Bagian Dari FPII, Media Purna Polri Gelar Bakti Sosial Jum'at Berkah dan Tourament Bola Perebutkan Tropy Media Purna Bakti Cup".

JAKARTA Kakisulsel.online, -- Media Purna Polri adalah salah satu Media yang dimana sebagai pilar keempat demokrasi sebagai sosial kontrol dalam menyampaikan suara hati masyarakat serta mengedukasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

Disamping itu sebagai sosial kontrol, Media Purna Polri juga salah satu media independen yang mensuarakan hati masyarakat juga peduli kepada kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Umum Media Purna Polri Noven Saputera,SH yang Juga Wakil Ketua Presidium FPII Mengatakan kami telah melakukan secara serempak kegiatan-kegiatan untuk masyarakat diantaranya Bakti Sosial Jumat Berkah yang dilakukan oleh Perwakilan Bangka Belitung dan Kegiatan tournament bola "Media Purna Polri Cup" yang dilakukan oleh Kordinator Singkawang Kalimantan Barat.

Noven ucapkan terima kasih kepada Perwakilan Bangka Belitung Andriyadi dan kordinator Singkawang Kalbar Indra telah berantusias dalam mengadakan kegiatan tersebut dan menjalankan Intruksi redaksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan kita harus peduli dan berbagi berkat kepada masyarakat dan tidak lupa ucapkan terima kasih kepada kalangan dan elemen yang sudah turut membantu dan mensupport acara positif ini, Jumat 8 September 2023.

Teruskan berbuat baik kepada sesama yang lebih membutuhkan serta buatkan sesama tersenyum ,karena senyum tawa mereka adalah berkah untuk kita.

Lanjut Noven Saputra pastikan khususnya wadah Media Purna Polri yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dimana saya sebagai Wakil Ketua Presidium FPII akan terus melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bakti sosial dimana selain menyampaikan suara masyarakat juga sebagai wadah menyambung tangan Tuhan untuk membantu antar sesama.(Redaksi/Risal Bakri).

Jelan Akhir Masa Jabatan, Bupati Sidrap Mutasi 42 Pejabat, 6 Eleson II Bergeser, Dollah Mando Berharap Pembaharuan dan Berkreasi.

SIDRAP Kakisulsel.online, --- Bupati Sidrap, H. Dollah Mando melantik dan mengambil sumpah 42 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap, Jumat, 8 September 2023.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lt III Kantor Bupati Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Pejabat yang dilantik terdiri 6 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 10 pejabat administrator, dan 24 pejabat pengawas.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik yakni, 

1. Muhammad Rohady Ramadhan sebagai Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten)

2. Andi Safari Renata, Kadis Pengelola Sumber Daya Air (sebelumnya menjabat Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

3. Soalihin, Staf Ahli Bupati Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (sebelumnya menjabat Kadis Sosial)

4. Wahida Alwi, Kepala Dinas Sosial (sebelumnya menjabat Kadis Perpustakaan dan Kearsiapan)

5. Nurkanaah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pembinaan Kemasyarakatan)

6. Ahmad Dollah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (sebelumnya menjabat Kadis Perdagangan dan Perindustrian).

Bupati Dollah Mando dalam sambutannya meminta kepada pejabat khususnya eselon II yang dilantik agar memahami mutasi sebagai hal yang biasa dalam organisasi Pemerintahan.

"Mutasi itu hal yang biasa, saya pun pernah mengalami, di mana pun kalian ditempatkan harus siap, yang jelas yang kita harapkan pembaharuan. Silakan berkreasi ditempat baru," ungkap Dollah Mando.

Pelantikan ini dihadiri Sekda Sidrap, H. Basra, Asisten Administrasi Umum, Nasruddin Waris, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Arsul. (Risal Bakri).

Desa Bulo Kecamatan Panja Rijang Sidrap Wakili Sulsel Ke Tingkat Nasional Pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023.

SIDRAP Kakisulsel.online, --- Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat nasional tahun 2023.

Penetapan dilakukan Komisi Informasi Sulsel setelah berkoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel. Hal itu tak lepas dari kesuksesan Desa Bulo sebagai satu-satunya Desa di Sulsel yang meraih kategori tertinggi informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sulsel tahun 2022 lalu.

Sebagai salah satu persiapan, Pemerintah Desa Bulo melakukan uji konsekuensi informasi publik, Rabu 7 September 2023). Hadir, Kepala Desa Bulo selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bulo, Andi Rifai, Sekdes yang sekaligus PPID Bulo, Muhammad Akbar serta aparat Desa lainnya.

Acara di Kantor Desa Bulo ini juga dihadiri Anwar D. Nurdin, Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidrap, yang juga mewakili PPID Utama Pemkab Sidrap.   

Sementara Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin terhubung secara daring, dan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Fauziah dalam paparannya menyatakan, setiap Pemerintah Desa diharapkan melakukan pengklasifikasian informasi publik, dalam rangka mengidentifikasi informasi wajib diumumkan secara berkala, informasi wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.

Diutarakan Fauziah bahwa dalam menyusun penganggaran, perencanaan program dan kegiatan serta regulasi, desa bersifat otonom. Sehingga setiap pemerintah desa harus membentuk PPID sendiri tanpa menunggu instruksi pemerintah kabupaten, jalas Fauziah.

“Lanjut Fauzih, Desa harus proaktif dalam melakukan pelayanan informasi publik, termasuk menyiapkan sarana prasarana yang memudahkan publik mengakses setiap informasi yang dikuasai pemerintah desa,” jelas Fauziah.

Dikatakan Fauziah, untuk memastikan kelancaran pelayanan informasi publik, setiap desa berkewajiban melakukan proses uji konsekuensi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan secara seksama konsekuensi yang timbul.

“Yaitu konsekuensi jika informasi publik tertentu dibuka, maka dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” terang Fauziah.

Fauziah menambahkan, suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada undang-undang, kepatutan dan yang utama yakni kepentingan publik. 

“Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, maka informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya,” urai Fauziah. 

Ia selanjutnya berharap, Pemerintah Desa Bulo sebagai desa dengan kategori Informatif berdasarkan monev yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, tetap konsisten melakukan kewajibannya dalam pelayanan informasi publik.

“Sehingga dapat menjadi role model bagi pemerintah desa lainnya di Kabupaten Sidrap maupun Sulawesi Selatan dalam konteks praktik keterbukaan informasi publik di Desa,” terang Fauziah.

“Sebagai satu-satunya perwakilan Sulawesi Selatan di ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat Nasional tahun 2023, kami berharap Desa Bulo dapat merepresentasikan dengan baik wajah desa di Sulawesi Selatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” ungkap Fauziah.

Sementara Kepala Desa Bulo, Andi Rifai menyatakan kesiapan untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat nasional tahun 2023.

“Insya Allah, kami bersama jajaran Pemerintah Desa Bulo siap mengikuti penilaian ini. Kami mohon dukungan dari pihak-pihak terkait,” ujar Andi Rifai. (Risal Bakri).

Wartawan dan Perusahaan Media Siber Tidak Bisa Dijerat UU ITE

JAKARTA Kakisulsel.online, - Perusahaan pers media massa siber yang bekerja berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 1999 tidak bisa dijerat Undang-undang (Informasi dan Transaksi Elektronik) ITE.

Hal itu berdasarkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi, Jaksa Agung dengan Kapolri.

Ditambah lagi, dengan implementasi pedoman pasal-pasal tertentu, dalam Undang-undang ITE melegalkan kalangan perusahaan media siber di tanah air.

Pernyataan itu, disampaikan oleh Dewan Pakar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lilik Adi Goenawan.SAg dalam keterangan tertulisnya pada media jaringan FPII di seluruh Indonesia, Rabu, 6 September 2023.

"SKB UU ITE itu, ibaratkan angin segar yang mempertegas posisi hukum karya jurnalistik diterbitkan media massa berbasis internet," tegas Lilik Adi Goenawan.

Lanjut Lilik Adi Goenawan membeberkan kebijakan ini adalah literasi yang berharga, sehingga publik harus bisa membedakan produk pers dan bukan produk pers (media sosial) yang seakan, akan menjelma menjadi mainstream.

"Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik sebagaimana UU Pers No 40/1999 diberlakukan lex spesialis, tidak bisa dijerat UU ITE," ungkap Lilik.

" Dikatakan Lilik, Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh wartawan. Jika dirinya bertindak diluar ranah jurnalistik, maka akan menjadi tanggungjawab individu." jelas Lilik Adi Goenawan. 

"Jadi, untuk kasus terkait sengketa pers khususnya perusahaan media yang tergabung di Forum Pers Independent Indonesia (FPII) perlu melibatkan Dewan Pers Independen (DPI). Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat 3," terang Lilik.

FPII sebagai wadah organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers Independen (DPI) sangat mengapresiasi dengan penerbitan buku saku pedoman penerapan UU ITE itu.

"Kami sangat mengapresiasi SKB tersebut. Karena itu jaminan dan kepastiam hukum bagi insan pers di platform digital atau siber," imbuh Lilik Adi Goenawan. 

"Kami tetap mendorong perusahaan pers untuk mendorong menyajikan berita positif dan jauh dari berita bohong." ungkap Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Goenawan. 

"Berita yang disajikan harus tetap berimbang dan tidak keluar dari Undang-undang pers dan tidak memuat berita bohong," pungkasnya. (Sumber: Presidium FPII/ Risal Bakri).

Soft Launching Aplikasi SiPeNGaja, Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidrap.

SIDRAP Kakisulsel.online, --- Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H. Basra membuka diseminasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2022 sekaligus soft launching aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SiPeNGaja), Selasa 5 September 2023.

Acara dihadiri Kanit Tipikor Polres Sidrap, Ipda Dendi Eriyan, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sidrap, Uznul Alim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Siara Barang, Inspektur Kabupaten, H. Muhammad Rohady Ramadhan, dan tim MBizmarket area Sulsel, Ryan Arifin.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kompleks SKPD ini diikuti sejumlah pimpinan atau perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap, camat, dan perwakilan instansi vertikal.

Sekda Sidrap H. Basra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terlaksananya kegiatan diseminasi dan launching aplikasi “SiPeNGaja”. Olehnya itu dia meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan sampai tuntas.

"Tentunya acara ini dapat memberikan jawaban dan solusi terkait kendala yang dihadapi OPD saat belanja barang/jasa di Bizmarket" ungkBasra.

Basra selanjutnya menjelaskan, kegiatan tersebut juga mendukung pelaksanaan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan barang dan jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (P3DN). 

"Di mana salah satu intruksinya adalah mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tanun 2023" terang H Basra.

Sehubungan launching "SiPeNGaja", Basra mengungkapkan wujud peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan digital. Salah satunya dengan mendukung inovasi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

"Dengan diluncurkannya aplikasi SiPeNGaja ini bertujuan untuk mempercepat proses pengusulan paket pemilihan menuju ke tahapan proses pemilihan," jelas Basra

Sementara Ketua Panitia, Musyafir Tajuddin menyampaikan aplikasi “SiPeNGaja” merupakan pengoptimalan fitur dari aplikasi SIPJB yang diharapkan dapat memaksimalkan sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan. 

"Diharapkan aplikasi ini dapat menghasilkan suatu laporan data dan informasi yang praktis, efektif, aktual dan faktual," tutur Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sidrap itu.

Lanjut Musyafir dalam laporannya juga menyampaikan bahwa kegiatan akan berlangsung selama dua hari, 5 hingga 6 September dengan menghadirkan pemateri dari Polres Sidrap, Kejaksaan, Inspektorat dan Mbizmarket. 

Kegiatan akan diikuti sebanyak 332 peserta yang terdiri dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Bendahara Pengeluaran dari seluruh OPD serta pelaku usaha. (Risal Bakri)

---------------

Bapenda Sidrap Bimbing Pelaku Usaha Terapkan QRIS.

SIDRAP Kakisulsel.online, --- Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar sosialisasi kepada para pelaku usaha yang ada di kawasan Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Selasa 5 September 2023

Sosialisasi bertujuan membimbing dan mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan Quick Respose Indonesia Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran disetiap transaksi.

Acara di ruang rapat Kantor Bapenda Sidrap ini dibuka Sekretaris Bapenda, Jemmi Harun dihadiri Kasubid PAD II, Andi Ifdal dan perwakilan Official Bank Sulselbar.

"Sosialisasi bertujuan mengedukasi para pelaku usaha tentang pentingnya menggunakan transaksi nontunai, pembukaan rekening, dan penggunaan QRIS dalam bertransaksi," ungkap Jemmi Harun

Lanjut Jemmi Harun mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah konkret dari Pemda Sidrap untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi serta perkembangan ekonomi khususnya di kawasan kompleks SKPD. 

Dengan mengadopsi transaksi non tunai dan QRIS, kata Jemmi, pelaku usaha akan lebih mudah mengelola keuangannya dan meningkatkan efisiensi operasional, terang Jemmi Harun.

Sementara Kasubid PAD II, Andi Ifdhal pada kesempatan itu menjelaskan manfaat pembukaan rekening di bank resmi dan penerapan merchant QRIS. 

"Dengan membuka rekening di bank resmi, para pelaku usaha akan memiliki akses ke berbagai layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, QRIS akan memudahkan proses transaksi bagi pelanggan dan pelaku usaha," urai Andi Ifdhal.

Pada sosialisasi tersebut, pihak Bank Sulselbar sebagai mitra juga menghadirkan tim ahli untuk memberikan panduan dan bantuan kepada para pelaku usaha yang ingin membuka rekening atau mengaplikasikan QRIS, ungkap Ifdhal. (Risal Bakri).

Jalin Sinergitas, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kunker Ke Lapas Kelas II B Warungkiara, Ini Harapan Ketua Presidium Kasihhati.

SUKABUMI Kakisulsel.online, -- Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra. Kasihhati, serta Pengawas Presidium Dewan Pers Independen (DPI), Lilik Adi Goenawan, S.Ag, kunjungi Lapas Kelas II B Warungkiara,Sukabumi Kanwil Kemenkumham Jabar,Senin 4 September 2023.

Kalapas Kelas II B Warungkiara, Irfan beserta jajaran menerima langsung kedatangan Presedium FPII dan Pengawas Presidium DPI di ruang kerja Kalapas. 

Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud silahturahmi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) beserta Dewan Pers Independen (DPI) dengan Lapas Kelas IIB Warungkiara Sukabumi dalam menjalin sinergitas Pers dan UPT Lapas Kelas II B Warungkiara,Kemenkumham Jabar." kata Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati saat diwawancara awak media. 

Ka LapaspKelas IIB Warungkiara, Irfan di dampingi Ka. PLP Rizky Alleza, Kasi Binadik dan Giatja Rangga Permata, Kasi Minkamtib Upu Rahman dan juga Kasubag Tata usaha Dadan juanda berkesempatan mendampingi langsung dengan mengajak melihat kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Warungkiara.

Kegiatan pembinaan pertama dituju adalah Blok industri yang merupakan kegiatan unggulan yang dimiliki oleh Lapas Warungkiara, Sukabumi Kemenkumham Jabar, dimana didalamnya terdapat kegiatan penggemukan sapi, pertanian, peternakan ayam dan perikanan." jelas Irfan. 

"Diakui Lilik, Lapas Warungkiara keren juga yah, punya banyak sapi sehat dan di rawat langsung oleh warga binaan, keren sih ini," ucap Pengawas Presidium Dewan Pers Independen, Lilik Adi Goenawan, S.Ag.

Kami mengapresiasi kepada pihak ketiga hingga Lapas Kelas II B Warungkiara, Sukabumi dapat memberdayakan warga binaan sehingga dapat menjadi bekal saat narapida usai menjalani masa hukuman dan dapat kembali diterima dimasyarakat." jelas Lilik Adi Goenawan. 

"Kotoran sapipun dapat diproduksi di Lapas Kelas II B Warungkiara menjadi pupuk kandang yang berkwalitas hingga layak jual." tutup Lilik Adi Goenawan. 

Irfan memaparkan untuk diketahui masyarakat Lapas Warungkiara memiliki 2 tempat pembinaan kemandirian dalam melaksakan proses pembinaan kepada warga binaan yaitu blok industri yang menggunakan metode opencamp serta area Bimker yang berada di dalam lapas.

Kami memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh lapas lain, selain kita memiliki lahan yang luas guna pembinaan kita juga memilki kegiatan pembinaan kemandirian yang cukup banyak," tegas Kalapas Warungkiara Irfan. 

"Menurut kami Lapas Kelas II B Warungkiara, Sukabumi sudah sepatutnya Kemenkumham RI menaikkan status tingkat UPT menjadi Lapas Kelas II A karena selain luas area hingga 11 Hektar juga sudah memiliki blok industry unggulan." tegas Kasihhati. 

"Blok Industry Lapas Kelas II B Warungkiara, Sukabumi Kemenkumham Jabar sepatutnya dapat menjadi pilot project untuk seluruh Lapas di Indonesia, sehingga dapat memberdayakan warga binaan guna bekal mereka saat bebas dikemudian hari." ujar Kasihhati. 

Ditempat terpisah saat dikonfirmasi Kakanwil Kemenkumham Jabar R.Andika Dwi Prasetya menyatakan bahwa prinsipnya, Kami seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar selama ini sangat terbuka dan memberi akses yang seluas-luasnya kepada insan pers untuk mendapat informasi tentang kinerja kami. 

Kami tidak kenal prinsip diskriminasi dalam keterbukaan informasi publik." tegas orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Jabar. 

Kami beserta jajaran UPT Lapas Kelas II B Warungkiara, Sukabumi mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Ketua Presidium FPII beserta Pengawas Presidium DPI semoga silaturahmi perdana ini dapat terjalin sinergitas untuk memberitakan kegiatan positif warga binaan pada masyarakat luas."pungkas Irfan. (Sumber: Presidium FPII/Risal Bakri).

Bupati dan Ketua TP KKK Sidrap Hadiri Senam Sehat Persakmi

SIDRAP Kakisulsel.online, -- Bupati Sidrap, H. Dollah Mando dan Ketua TP PKK Sidrap, Hj. Suhara Dollah memghadiri senam sehat dan germas, di Lapangan Usman Isa Pangkejene, Ahad, 3 September 2023.

Senam digelar dalam rangka Musyawarah Daerah IV Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi Sulawesi Selatan.

Kegiatan diikuti Ketua Umum PP Persakmi, Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM., M.Kes., M. Med., dan Ketua Umum Persakmi Sulsel, Dr. Wahiduddin, SKM., M.Kes.

Selain itu, juga hadir Ketua Umum Persakmi Sidrap, Dr. Ishak Kenre, SKM.,M.Kes dan Rektor Itkes Muhammadiyah Sidrap, Dr. Muhammad Tahir, SKM., M.Kes.

Bupati Dollah Mando mengapresiasi kegiatan yang digelar Persakmi, begitu pun kekompakan para anggotanya.

"Semoga Persakmi senantiasa menguatkan peran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," terang Dollah Mando

Pengurus Persakmi dari sejumlah Kabupaten/Kota di Sulsel turut hadir di acara ini. Di antaranya, Wajo, Barru, Pangkep, Jeneponto, Bantaeng, Enrekang, Pinrang, Parepare, dan Bulukumba.

Tak ketinggalan, dan para sarjana Kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidrap. (Risal Bakri).

Sikapi Keluhan Warga, FPII Setwil Sulteng, Datangi Kantor BP2P Sulteng, Ini Harapannya.

PALU-Sulteng Kakisulsel.online, -- Menyikapi keluhan para vendor yang bersubkon dengan sejumlah BUMN selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Hunian Tetap serta keluhan para penyintas Kota Palu Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala)

Moh Raslin, Sekretaris Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretariat Wilayah (Setwil) Sulawesi Tengah datangi kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, Jum'at, 1 September 2023.

Kedatangan Sekretaris Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Sulteng tersebut mendapat respons positif dari Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah Erpika Ansela Surira.,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Zulfahmi., ST.

Saat itu Sekretaris FPII Setwil Sulteng, Moh Raslin melakukan diskusi dan searing panjang di ruang Kerja Satker SNVT, pada 21 Agustus 2023 lalu, bertemuan tersebut berlangsung humanis dan humoris, membicarakan sejumlah adanya temuan di lapangan terkait hasil penelusurannya ke sejumlah titik titik lokasi pembangunan Hunian Tetap di Kota Palu Kabupaten Sigi dan Donggala.

Adapun hal-hal urgensi pada topik pembahasan tersebut, Moh Raslin menyoal tentang keluhan sejumlah Aplikator yang bermitra dengan BUMN Karya yang mengerjakan Hunian Tetap Tahap 2B 2C 2D dan Huntap 2E..

Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Erpika berkomitmen segera menindaklanjuti atas saran dan masukan dari Moh Raslin Sekretaris FPII Setwil Sulawesi Tengah dan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak pihak BUMN Karya

Pembangunan Hunian Tetap terus dipacu, hasil pemantauan dan kontrol sosial Sekretaris FPII Setwil Sulteng,Moh Raslin ke sejumlah lokasi pembangunan Hunian Tetap disejumlah wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Berdasar data pembangunan Hunian Tetap ( Huntap ) hasil pemantauan dan kontrol sosial yang dilakukan tersebut memaparkan antara lain Huntap 2A yang di kerjakan oleh Pihak Perusahaan BUMN sebanyak 712 unit tersebar di beberapa titik lokasi Kota Palu dan Kabupaten Donggala.ungkap Raslin

"Hunian Tetap 2B sebanyak 1.321 unit ini tersebar di tiga lokasi yakni Tondo Kota Palu, Sibalaya Utara dan Sibalaya Selatan Kabupaten Sigi. Kemudian Huntap 2C sebanyak 535 unit dan Huntap 2D sebanyak 552 unit lokasi.yang pembangunannya di Kelurahan Talise Kota Palu dan dikerjakan oleh Perusahaan BUMN"

Lanjut Raslin memaparkan,"Huntap 2E sebanyak 542 unit di Kelurahan Petobo Kota Palu.Dan total 3.662 unit Hunian Tetap tersebut on progres",terang Raslin

Kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah Erpika Ansela Surira.,ST optimis jika tidak ada aral melintang sebelum menyeberang tahun 2024 Hunian Tetap sebanyak 3.662 unit yang on progres tersebut sudah dapat dihuni oleh penerima manfaat Warga Terdampak Bencana meski beberapa kendala tehnis dilapangan namun Erpika (Kasatker) Zulfahmi (PPK) Tetap optimis bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten dan Kota pasti bisa mengatasi lahan yang masih di klaim warga.terang Erpika 

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Zulfahmi. ST memaparkan bahwa target pembangunan Hunian Tetap sebanyak 4.045 unit, saat ini terbangun sekitar 3.662 unit on progres,Zulfahmi berharap sebelum Juni 2024 Closing Bank Dunia pemerintah Kota dan Kabupaten dapat menyiapkan lahan agar target Hunian Tetap tersebut bisa dicapai,paparnya

" Selaku PPK saya masih mengulur ulur permintaan Negara pemberi pinjaman untuk closing, karena masih tersisa sekitar 500 unit hunian yang belum ada lahan, saya terus aktif berkoordinasi dengan teman teman dilapangan semoga pemerintah segera mendapatkan lahan karena terlepas dari tugas dan tanggung jawab paling tidak saya pribadi bisa berkontribusi dengan jabatan saya",tutur Zulfahmi dengan nada sedih dan penuh harap.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Erpika dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Zulfahmi.,ST,mengakui bahwa saat ini beberapa kendala ditemui dilapangan terkait lahan yang masih di klaim warga.ungkapnya

Hasil dialog Moh Raslin di ruang kerja Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan pada 21 Agustus 2023, 

Beberapa kendala lapangan ditemui oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi hambatan proses percepatan diantaranya status lahan yang masih di klaim warga belum clean and clear.ungkap Raslin

Lebih lanjut dikatakannya,Moh Raslin yang terus aktif melakukan kontrol sosial dilapangan berkesimpulan, terlepas dari kendala lahan yang masih di klaim warga terdapat masalah urgensi dari Kontraktor Pelaksana BUMN yang ditengarai lambat membayar Vendor (subkon) 

Dalam keterangan persnya Raslin blak blakan faktor keterlambatan penanganan hak hak penyintas bersumber dari sejumlah BUMN selaku Kontraktor Pelaksana, Raslin banyak menerima keluhan sejumlah vendor dan para pekerja yang lambat dibayarkan ditambah lagi lambannya pemerintah Kota dan Kabupaten menyelesaikan sengketa lahan huntap sehingga hal tersebut sangat berimplikasi pada terlambatnya pembangun Hunian Tetap.jelasnya...

Menurut Raslin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah telah bekerja maksimal, hal tersebut di buktikan beberapa kali Raslin mendatangi kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di Jalan Dewi Sartika diluar jam kerja namun terlihat Kasatker Erpika dan PPK Zulfahmi dan segenap jajarannya masih saja bekerja,tutur Raslin

 Bukan hanya itu saja akan tetapi pihak Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan sangat peduli nasib Penyintas Palu Sigi dan Donggala bersinergi bersama Relawan Pasigala membagikan sembako sebagai bentuk kepedulian tanpa tendensi..

Meski masih terdapat sejumlah permasalahan lapangan terkait percepatan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) 

Moh Raslin juga optimis bahwa sejumlah permasalahan dan kendala tehnis akan ada solusi hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Kasatker Penyediaan Perumahan Erpika Ansela Surira.,ST dapat mendongkrak pencapaian kinerja 3.662 Huntap On Progres dari target 4.045 unit padahal baru 14 bulan menjadi Kasatker, ungkap Raslin. (Sumber FPII Setwil Sulteng/ Risal Bakri).

Sidrap Raih Penghargaan Penanganan Sunting

SIDRAP Kakisulsel.online, --- Kabupaten Sidrap mendapat penghargaan terbaik kedua kerja sama lintas sektor percepatan, pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penghargaan diserahkan pada acara pertemuan evaluasi pelaksanaan pendamping tenaga gizi desa (TPGD) tingkat Provinsi Sulsel di Hotel Remcy Makassar, Kamis 31 Agustus 2023 lalu.

Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari menyerahkannya kepada Plt Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, Herfan Mappajeppu.

Dalam acara yang diikuti oleh Dinas Kesehatan dan Bappelitbangda se-Provinsi Sulsel itu, ada pemberian penghargaan kepada Kabupaten/kota yang dianggap terbaik dalam kerjasama penanganan stunting.

"Alhamdulillah, Kabupaten Sidrap idrap terbaik kedua kerjasama lintas sektor dalam hal percepatan, pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan," ungkap Herfan via pesan whatsapp.

Lanjut Herfan tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam penanganan stunting di Kabupaten Sidrap. 

"Penghargaan ini didapatkan atas kerja keras teman-teman Dinas Kesehatan dan kolaborasi lintas sektor yang ada di Kabupaten Sidrap. Semoga reward ini, bisa memicu semangat kita semua untuk lebih meningkatkan performa kinerja organisasi menjadi lebih baik," terang Herfan.(Risal Bakri).

--------------------